Pertamina siap revisi harga gas Donggi

PT Pertamina (Persero) menyatakan siap jika harus kembali memperhitungkan harga gas di mulut tambang (well head) terkait dengan kekisruhan kelanjutan proyek pengembangan lapangan gas Senoro Donggi.

Dirut Pertamina Karen Agustiawan menuturkan perhitungan kembali harga gas itu tetap akan memperhatikan nilai keekonomian proyek dibandingkan dengan investasi yang dikeluarkan.

“Kami siap hitung harga di well head dibandingkan dengan harga keekonomian kita. Itu juga bergantung nanti ada pembelinya atau tidak,” ujarnya kemarin.

Di tempat yang sama, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro memastikan kelanjutan proyek itu masih dinamis mengikuti perkembangan kebutuhan gas di dalam negeri.

Meskipun Wapres Jusuf Kalla menegaskan produksi gas dari lapangan tersebut harus digunakan untuk 100% kebutuhan domestik, Purnomo menuturkan hal ini masih akan dibahas lebih lanjut dalam sidang kabinet.

Menurut dia, kebutuhan gas di dalam negeri sudah lebih longgar. Apalagi, tuntutan ekspor gas sebanyak 90 kargo selama 2009 ini sudah dapat dipastikan. Bila ada pengembangan lapangan baru tentu saja akan diperuntukkan bagi dalam negeri.

Selain itu, lanjutnya, rencana optimalisasi lapangan Tangguh juga masih dilanjutkan. “Tangguh train 3 dan 4 juga masih ada. Setelah itu ada Natuna D-Alpha juga. Jadi nanti periode 2025 kebutuhan domestik mencukupi.”

Dia memastikan pihaknya tengah memperhitungkan semua kemungkinan untuk memenuhi kebutuhan gas di dalam negeri. Hal itu, tambahnya, akan dilaporkan kepada Presiden sehingga kelanjutan proyek ini dapat diputuskan melalui sidang kabinet.

Berkaitan dengan masalah itu, Direktur Eksekutif Reforminer Institute Pri Agung Rakhmanto menilai konsistensi sikap pemerintah terkait dengan proyek Donggi-Senoro yang akan didedikasikan untuk domestik diragukan bila dilihat dari realitas implementasi regulasi terkait dengan kewajiban pasokan domestik.

Menurut dia, sikap Wapres Jusuf Kalla sebenarnya cukup positif. Namun, lanjutnya, kewajiban pasokan domestik, atau domestic market obligation (DMO) yang merupakan ketentuan UU No.22/2001 sejauh ini tidak bisa diimplementasikan.

“Contohnya Donggi-Senoro. Kalau memang mau domestik, kenapa pemerintah dulu justru menyetujui proyek itu dalam skema hilir sehingga agak aneh kalau lantas bicara domestik.” (12) (rudi.ariffianto@bisnis.co.id/aprika.hernanda@bisnis.co.id)

Oleh Rudi Ariffianto & Aprika R. Hernanda

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s